Pemerintah siapkan kebijakan elpiji 3 kg satu harga nasional untuk wujudkan distribusi subsidi yang adil dan mengurangi celah kecurangan di lapangan.
Berita Terbaru
Pemerintah Usulkan Harga Elpiji 3 Kg Diseragamkan Nasional
Pemerintah usulkan kebijakan satu harga elpiji 3 kg di seluruh Indonesia demi menekan kecurangan distribusi dan memastikan subsidi tepat sasaran.
Jaksa: Tom Lembong Tak Perlu Bayar Uang Pengganti, Ini Alasannya
Jaksa tak menuntut uang pengganti dari Tom Lembong karena tak menikmati hasil korupsi. Tanggung jawab dibebankan pada pihak swasta.
Barata News
Tak Akui Bersalah, Tom Lembong Dituntut 7 Tahun Penjara dalam Kasus Gula
Tom Lembong dituntut 7 tahun penjara dalam kasus impor gula. Tak merasa bersalah jadi pemberat, sementara jaksa tak menuntut uang pengganti.
Putin dan Xi Jinping Absen di KTT BRICS 2025, Ini Alasan dan Dampaknya
Putin dan Xi Jinping absen di KTT BRICS 2025. Ketidakhadiran mereka picu spekulasi soal arah baru BRICS dan peluang diplomasi bagi Indonesia.
Presiden Prabowo Hadiri KTT BRICS 2025, Langkah Strategis Bangun Tata Dunia Baru
Prabowo Subianto, KTT BRICS, BRICS 2025, Brasil, politik luar negeri Indonesia, diplomasi internasional, New Development Bank, Global South, ASEAN, geopolitik
Kisah Haru Penyintas KMP Tunu Pratama Jaya: Rangkul Ayah dalam Laut, Tapi Nyawa Tak Terselamatkan
Kisah haru penyintas KMP Tunu Pratama Jaya yang memeluk sang ayah saat tenggelam di Selat Bali, namun nyawa tak tertolong. SAR masih cari 29 korban.
Istri Menteri UMKM Minta Fasilitas Negara untuk Tur Eropa, Maman Gercep Klarifikasi
Surat permintaan fasilitas negara oleh istri Menteri UMKM viral. Maman langsung datangi KPK, tegaskan tidak ada dana negara digunakan dan serahkan bukti.
Surat Istri Menteri UMKM Picu Kritik, Publik Pertanyakan Rasa Malu Pejabat
Surat fasilitas negara untuk istri Menteri UMKM menuai kritik publik. Meskipun tak gunakan dana negara, etika pejabat kembali dipertanyakan.
DPR Dorong Revisi UU MK Usai Putusan Pemilu Dipisah, Apa Alasannya?
DPR kembali wacanakan revisi UU MK usai putusan pemilu dipisah. Evaluasi dilakukan karena sejumlah keputusan MK dianggap melewati kewenangan konstitusional.
Pakar Politik Nilai DPR Kritik Putusan MK karena Merasa Dirugikan
Putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan pilkada dinilai merugikan DPR. Pakar menilai kritik para legislator menunjukkan rasa tidak nyaman atas keputusan MK.
Cara Cek BSU 2025 di Pospay dan Proses Pencairan Rp600 Ribu
Panduan lengkap cek dan cairkan BSU 2025 sebesar Rp600 ribu melalui aplikasi Pospay, hanya dengan NIK dan dokumen pribadi.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
